IDEALOKA.COM (Kediri) – Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun anggaran 2025.
Kegiatan berlangsung di Ruang Tegowangi, Gedung BAKD Lantai 3, Kamis, 4 Desember 2025, dan diikuti para camat serta kepala desa se-Kabupaten Kediri. Acara juga disiarkan langsung melalui YouTube Pemkab Kediri.
Auditor Ahli Madya BPKP Jawa Timur Yohanes Tukijan menyebut tujuan utama kegiatan workshop ini adalah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
“Workshop kali ini mengangkat tema pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Pihaknya mengapresiasi dukungan yang diberikan seluruh pihak sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik. Workshop menghadirkan tiga narasumber dari Kementerian Keuangan, DPMD Provinsi Jawa Timur, dan BPKP Jawa Timur.
“Melalui workshop ini, diharapkan aparatur desa semakin memahami pentingnya tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan berintegritas,” katanya
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dalam sambutannya menyampaikan pengelolaan keuangan desa merupakan pilar penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dana desa yang dikelola akuntabel dan transparan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan memberdayakan masyarakat,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito ini melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa.
Workshop yang diadakan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi tantangan dan memperkuat kapasitas aparatur desa. Pihaknya berharap seluruh peserta aktif berdiskusi dan mengikuti setiap sesi dengan baik. (Adv/PKP)
